Ringankan Beban Warga, DPRa PKS Batu Ampar Bagikan Voucer BBM untuk Tukang Ojek

PKS Kramatjati - Seperti diprediksi banyak pihak sebelumnya, kenaikan bahan bakar minyak (BBM) akan memicu kenaikan harga sejumlah produk dan jasa lainnya. Prediksi itu tidak meleset jauh. Tengok saja hari ini, tarif angkutan di berbagai kota merangkak naik hingga 50 % dari harga sebelumnya. Harga barang-barang kebutuhan pokok juga ikut meroket naik hingga 30-40%. Pada akhirnya, rakyatlah sebagai orang kecil yang paling dirugikan akibat kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM ini.

Meskipun sangat disesali, namun kenaikan BBM sudah terjadi. Rakyatlah yang saat ini harus dipikirkan karena mereka yang sangat merasakan pahitnya dampak dari kenaikan BBM ini. Untuk meringankan beban masyarakat akibat kenaikan BBM inilah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Batu Ampar membuat dan membagikan voucer BBM ke para tukang ojek di wilayah Batu Ampar, Kramatjati, Jakarta Timur.

Hingga Ahad (24/6) kemarin sudah 120 voucer BBM yang diberikan PKS Batu Ampar ke sejumlah titik pangkalan ojek, seperti al-Khairat, Ayama, Batu Kinyang, Batu Sari, Batu Ampar dan sejumlah pangkalan ojek lainnya. Satu voucer BBM dapat ditukarkan BBM senilai 10 ribu rupiah. Untuk mensukseskan program ini, PKS Batu Ampar menjalin kerja sama dengan salah satu SPBU Pertamina yang berlokasi di Jl Gardu, Condet, Kramatjati.

Setelah pemerintah mengumumkan kenaikan BBM dan merasakan dampaknya bagi masyarakat, spontan para kader PKS Batu Ampar yang dikomandoi PKS Batu Ampar mengumpulkan dana membantu masyarakat yang terkena dampak kenaikan BBM. Spontan terkumpul dana sebesar 1.200.000 rupiah yang kemudian disepakati untuk diberikan kepada para tukang ojek sekitar Batu Ampar.

“Saudara-saudara kita yang sehari-hari mencari penghasilan dari mengojek salah satu yang sangat menderita akibat kenaikan BBM ini. Mereka kepala rumah tangga. Sehari-hari mengais keuntungan dari mengojek, itupun penghasilannya selama ini, terukur. Dengan kenaikan BBM ini mereka salah satu yang cukup terjepit. Para kader PKS tergerak hatinya untuk membantu mereka dengan membuat voucer BBM ini,” kata Ketua PKS Batu Ampar Rivai Hutapea, memberi alasan.

Rusli salah seorang tukang ojek beranak dua yang sehari-hari mangkal di pangkalan Ojek Indomaret, Jl Kinyang mengaku terharu dengan pemberian voucer dari PKS Batu Ampar ini. Kepada Ketua PKS Batu Ampar, Rusli menyampaikan salam kepada seluruh kader PKS dan mengucapkan terima kasih atas bantuan voucer BBM ini. “Terima kasih, “ ucap ayah beranak dua ini singkat, tak kuasa menahan haru. (Vai)

Berkeras Tolak BBM, PKS Tantang Debat Menkeu

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyayangkan kebijakan pemerintah yang akhirnya resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Anggota Majelis Syuro PKS, Refrizal, bahkan siap berdebat tentang kesalahan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Menurut kami, tidak memenuhi akal sehat dalam kenaikan BBN kali ini. Saya siap berdebat dengan menteri keuangan dan yakin nggak akan kalah," ujar Refrizal dalam diskusi di Jakarta, Minggu (23/6/2013).

Refrizal mengatakan PKS sebenarnya sempat menyetujui kenaikan BBM secara perlahan pada periode 2004-2009. Setelah itu, katanya, PKS juga mendorong adanya pendidikan gratis, fasilitas kesehatan gratis, pemanfaatan energi alternatif, hingga program konversi minyak tanah ke gas. Namun, program-program itu ternyata tidak dijalankan secara maksimal oleh pemerintah.

"Sebetulnya PKS menagih janji pemerintah, kok yang sudah disepakati bersama tidak berjalan?" kata Refrizal.

Menurut dia, kenaikan harga BBM kali sangat tidak tepat karena berlarut-larut sehingga menyebabkan kenaikan harga-harga yang tak terkontrol. "Jadi kami sangat sayangkan, kenaikan BBM itu terjadi pada saat ini," imbuhnya.

DPR akhirnya mengesahkan RAPBN-P 2013 dalam rapat paripurna yang dilaksanakan pada Senin lalu. Di dalam rancangan itu terdapat dana kompensasi seperti BLSM, Bantuan Siswa Miskin, Program Keluarga Harapan, dan Raskin. Dengan disahkannya APBN-P 2013 ini, maka pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Harga baru BBM bersubsidi yakni premium menjadi Rp 6.500, sedangkan menjadi Rp 5.500 per liter.

PKS bersama tiga fraksi lainnya, yakni PDI Perjuangan, Partai Hanura, dan Partai Gerindra pada rapat paripurna menjadi kelompok penentang kenaikan harga BBM ini. Meski kalah dalam voting saat paripurna, PKS dan PDI Perjuangan menyatakan akan memantau proses distribusi dana kompesasi yang dinilai rawan diselewengkan.

Kemenangan PKS di Bandung Menginspirasi Tamsil-Das’ad di Makassar

Makassar- Kemenangan Calon Walikota dan Wakil Walikota usungan PKS di Bandung menginspirasi PKS Makassar untuk menang di pilwali Makassar. Hal itu diungkapkan Juru Bicara pasangan Tamsil-Das’ad, Mudzakkir Ali Djamil. “Kemenangan RIDO di Bandung tentunya sangat menginspirasi kita di Makassar dalam menghadapi pilwali.” Kata Mudzakkir di kantor DPD PKS Makassar hari ini (23/06).

Hasil perhitungan cepat mengunggulkan Pasangan Ridwan Kamil- Oded M Danial dalam pilkada Bandung yang digelar hari ini. Pasangan yang diusung PKS dan Gerindra itu meraup 45,88 %. Hasil quick count yang dirilis oleh Jaringan Suara Indonesia (JSI) menempatkan
pasangan nomor 4 itu diposisi pertama dengan perolehan 44,57 % meninggalkan 7 pasangan lainnya.

Menurut Mudzakkir bahwa kemenangan RIDO di pilwali Bandung membuktikan bahwa prediksi pengamat tentang PKS tidak terbukti. “Kemenangan di Bandung membuktikan bahwa prediksi pengamat bahwa suara pemilih PKS akan merosot ternyata tidak terbukti. Dan itu juga akan kita buktikan di Makassar.” Tegas Mudzakkir.

Kemenangan Ridwan-Oded di Bandung menjadi angin segar dan kemenangan Ridwan-Oded di Bandung menjadi angin segar dan menginspirasi tim pemenangan Tamsil-Das’ad untuk terus sosialisasi.

“Kemenangan pasangan Ridwan-Oded di Bandung yang diusung oleh PKS menjadi penyemangat bagi tim Tamsil-Das’ad untuk juga memenangkan Pak Tamsil dan Kak Das’ad di Makassar. Insya Allah pasangan ini akan memberikan ide-ide yang solutif untuk membenahi Kota Makassar”. Tambah ketua tim pemenangan Tamsil-Das’ad, Hasan Hamido. (http://www.fajar.co.id)

PKSTV - FAKTA TERBARU TENTANG DARIN

BLSM Tak Tepat Sasaran, PKS: Itu Tantangan Pemerintah

JAKARTA - Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) membuktikan banyak rakyat yang tak yakin Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak tepat sasaran. 

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS, Mahfudz Siddiq menganggap hal itu sebagai kritik dari masyarakat. Kritik ini, katanya dijadikan sebagai tantangan untuk pemerintah dalam melaksanakannya.

"Ya, sebagai tantangan buat pemerintah," kata Mahfudz dalam pesan singkatnya kepada okezone, Minggu (23/6/2013) malam.

Kritik ini, tambah Mahfudz, sama halnya dengan kritik yang terjadi pada kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) saat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebelumnya. PKS yang merupakan partai koalisi, berharap BLSM ini bisa membantu meringakan masyarakat dari imbas kenaikan harga BBM.

"Kritik terhadap BLT sudah banyak. Masalah yang sama akan terulang dengan BLSM. Tapi setidaknya ia akan tetap bisa bantu ringankan sebagian masyarakat yang kena imbas kenaikan harga-harga meski sementara," katanya.

PKS yang tergabung dalam koalisi Sekretariat Gabungan (Setgab) ini memang mendukung kebijakan BLSM. Namun, partai berlambang bulan sabit kembar dan padi ini menolak kenaikan harga BBM. Bagi Mahfudz, yang terpenting pemerintah harus memastikan penyalurannya tepat untuk BLSM ini untuk memastikan tidak adanya penyelewenangan.

"Tinggal pemerintah pastikan penyalurannya lebih baik lagi," ujar Mahfudz.
(hol/okezone.com)

Das'ad Senam Bersama Warga Tamalanrea

MAKASSAR, FAJAR -- Di tengah kesibukannya sebagai calon wakil wali kota Makassar, dengan segudang aktivitas menanti, Das'ad Latif tetap meluangkan waktu untuk menjaga kebugaran diri dengan rutin berolahraga.

Pasangan Tamsil Linrung itu menghadiri senam nusantara bersama ratusan masyarakat, kader dan simpatisan PKS di Lapangan Tala, Kompleks BTP Tamalanrea. Tidak seperti biasanya, Das'ad hadir dengan gaya nyentrik ala anak muda, bukan dengan gamis serba putih.

Senam nusantara yang rutin dilaksanakan oleh DPC PKS Tamalanrea setiap hari Minggu itu, terasa berbeda dengan kehadiran dai kondang itu.

Menurutnya, senam seperti ini sangat penting. "Kebugaran itu penting, kita bersyukur ada kegiatan senam bersama dengan masyarakat seperti ini. Selain meningkatkan kebugaran juga ada nilai silaturahimnya," kata pria yang hobi bermain tenis lapangan ini.

Senam nusantara dihadiri sekitar 300 orang peserta yang berada di sekitar Tamalanrea. (sah/www.fajar.co.id)

Jago Ungguli Quick Count Pilwakot Bandung, PKS: Selalu Ada Keajaiban

Jakarta - Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung Ridwan Kamil-Oded M Danial yang didukung PKS dan Gerindra unggul di quick count. PKS pun melampiaskan kegembiraan.

"Selalu saja ada keajaiban dalam hidup. Semakin dibenci semakin dicinta, insya Allah itulah PKS," kata Sekretaris FPKS DPR Abdul Hakim, kepada detikcom, Minggu (23/6/2013).

Pasangan 'Rido' melesat meninggalkan 7 pasangan lainnya berdasarkan hasil quick count yang digelar oleh Jaringan Suara Indonesia (JSI), Minggu (23/6/2013). Pasangan nomor urut 4 ini memperoleh suara tertinggi yaitu diatas 40 persen, sementara yang lain menyusul di angka belasan persen.

Metodologi quick count yang dilakukan yaitu dengan menyebar relawan di 270 TPS dari 4.118 TPS yang ada.

"Sample menyebar proporsional dan dipilih secara acak di seluruh kecamatan. Dengan sampling eror kurang lebih 1 persen," ujar Eka Kusmayadi, Direktur Riset JSI dalam konferensi pers di Grand Hotel Preanger Jalan Asia Afrika, Minggu (23/6/2013).

Hingga pukul 15.30 WIB, data sampling yang masuk sudah mencapai persen 99,26 persen atau 268 TPS atau hanya tinggal 2 TPS yang belum memasukkan datanya.

Berdasarkan nomor urut, berikut perolehan sementara para pasangan di Pilwalkot Bandung:

1. Edi Siswadi-Erwan Setiawan: 17,64 persen
2. Wahyudin Karnadinata-Toni Apriliani: 8,07 persen
3. Wawan Dewanta-M Sayogo: 2,16 persen
4. Ridwan Kamil-Oded Danial: 44,57 persen
5. Ayi Vivananda-Nani Suryani: 15,35 persen
6. MQ Iswara-Asep Dedi Ruyadi: 7,93 persen
7. Budi Setiawan-Rizal Firdaus: 2,94 persen
7. Bambang Setiadi-Alex Tahsin: 1,34 persen (detik.com)

PKS: Cara Mencintai Rakyat Bisa Berbeda

Anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid membantah jika penolakan partainya pada rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi merupakan alat untuk pencitraan. Menurutnya, penolakan menjadi cara PKS membuktikan keberpihakannya kepada rakyat.

Ketua Fraksi PKS ini menuturkan, penolakan partainya pada rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi sudah sesuai dengan logika publik. Dia menolak bila sikap tersebut dianggap sebagai perlawanan pada barisan koalisi dan meminta semua pihak menghargai perbedaan tersebut.

"Kita cinta rakyat dengan menolak naiknya harga BBM. Kalau ada yang mencintai rakyat dengan cara berbeda, ya silakan. Ini kan bisa diperdebatkan," kata Hidayat di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (13/6/2013).
Hidayat menyampaikan, sikap PKS menolak kenaikan harga BBM bukan dilakukan saat ini saja. Sejak 2011, Hidayat mengaku jika PKS telah melakukan penolakan serupa.

"Kita konsisten sejak 2011 sudah menolak, jadi bukan pertama kali, bukan untuk 2014," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa rencana menaikkan harga BBM bukan berarti pemerintah tidak mencintai rakyat Indonesia. Menurut Presiden, pemerintah juga mempertimbangkan kondisi masyarakat yang kurang mampu ketika merencanakan kenaikan harga BBM. Pertimbangan ini lalu memunculkan sejumlah alternatif bantuan dan dana kompensasi, seperti melalui beras rakyat miskin, bantuan anak miskin, dan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Menurut Presiden, langkah tersebut dinilai tepat karena bertujuan untuk memproteksi masyarakat yang tidak mampu. Hal ini, lanjutnya, juga dilakukan di negara lain di dunia. Presiden meminta tak ada pihak yang tergesa-gesa mengambil sikap dengan alasan mencintai rakyat. (kompas.com)

Pengamat: Sikap PKS Sudah Benar

Sikap PKS yang tidak menarik tiga menterinya dari kabinet SBY dinilai sudah benar. 

"Dulu SBY yang mengangkat ketiga menteri dari PKS, maka SBY pula yang berhak memberhentikan mereka," kata Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Iberamsjah di Jakarta, Kamis, (13/6).

Jika PKS menarik ketiga menterinya dari kabinet, ujar Iberamsjah, PKS justru menunjukkan mereka seolah-olah marah karena usulan agar harga BBM tidak dinaikkan ditolak pemerintah.

"Justru menunggu SBY menggunakan hak prerogatifnya merupakan sikap yang sangat tepat saat ini," ujarnya.

PKS, terang Iberamsjah, kali ini bertindak benar dengan menolak kenaikan harga BBM. PKS berani melawan kebijakan koalisi yang menyengsarakan rakyat.

"PKS justru terlihat berbeda, tidak bersikap menjilat SBY seperti partai lain seperti PAN, Golkar, PKB yang mau menerima keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Padahal mereka tahu kenaikan harga BBM hanya akan menyusahkan rakyat," kata Iberamsjah.

Apalagi, ujar Iberamsjah, harga BBM dinaikkan pada saat menjelang puasa dan lebaran. Harga barang pokok bisa melambung tinggi, padahal harga BBM tidak naik saja saat menjelang lebaran harga barang pasti naik.

Menurut Iberamsjah, PKS menolak kenaikan harga BBM bukan untuk melakukan pencitraan guna menaikkan elektabilitasnya. "Tidak ada hubungannya dengan pencitraan sebab PKS selama ini memang konsisten menolak kenaikan harga BBM," katanya.

PKS, ujar Iberamsjah, tak perlu mengundurkan diri dari koalisi. Sebab dulu SBY yang meminta mereka masuk ke dalam koalisi, maka SBY pula yang berhak mengeluarkan mereka dari koalisi.

"Saya bukan pendukung PKS maupun partai manapun. Namun sikap PKS menolak kenaikan harga BBM kali ini harus didukung oleh semua pihak," kata Iberamsjah. (republika.co.id)

Besok, 5000 Orang akan Sambut Presiden PKS Anis Mata

PEKANBARU, GORIAU.COM - Besok, Sabtu (15/6/2013) sebanyak 5.000 orang yang terdiri dari kader, struktur, dan simpatisan PKS disiapkan untuk menyambut Presiden PKS, Anis Mata. Acara penyambutan ini mengagendakan silaturrahim dan konsolidasi struktur, Kader, Calon Anggota Dewan dan simpatisan PKS se-Riau.

''Kita akan menyambutnya Anis Matta dengan 5.000 orang kader, struktur, dan simpatisan PKS di gelanggang remaja,'' kata Ketua Umum DPW PKS Riau.

Ditambahkan Nurdin lagi, acara yang digelar di Gelanggang Remaja Pekanbaru, Sabtu (15/6/2013) pukul 16.00 WIB ini, bertujuan untuk menjaga semangat dan soliditas kader PKS Riau, sebab belakangan PKS menjadi pembicaraan publik dan mulai timbul image negatif di tubuh PKS sendiri.

Selain itu, menurut Nurdin lagi, selain konsolidasi kader yang berisikan sosialisasi kebijakan PKS, acara tersebut juga diisi dengan penguatan kader dalam mendukung Balon Gubri dan Balon Wagubri yang diusung PKS, Jon Erizal dan Mambang Mit. (nti)
- See more at:http://www.goriau.com/berita/politikriau/besok-5000-orang-akan-sambut-presiden-pks-anis-mata.html#sthash.eKKMJYqu.dpuf

Hidayat: BLSM Itu Beli Langsung Suara Masyarakat

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menyindir kebijakan pemerintah yang akan memberikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai bentuk kompensasi dari kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Hidayat menilai BLSM dianggap menguntungkan partai koalisi pemerintah sat ini. Ia menegaskan, mendukung segala kebijakan pemerintah yang pro rakyat tapi tidak hanya ketika menjelang Pemilu.

"Kan ada yang bilang Beli Langsung Suara Masyarakat (BLSM)," ujar Hidayat di Jakarta, Selasa (11/06/2013).

Disisi yang lain, Hidayat menanggapi sikap Majelis Syuro PKS yang mendukung rencana pemerintah sebagai hal yang wajar.Pasalnya, yang bersangkutan menjadi menteri dari Kabinet Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hidayat menegaskan, DPP PKS tetap teguh pada pendirian awalnya untuk menolak kenaikan harga BBM. Menurutnya, banyak cara agar subsidi BBM tidak dialihkan atau dikurangi, seperti menaikkan pajak mobil. Sikap penolakan PKS akan disampaikan melalui fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat. (RST/RST/kabarcepat.com)

Elektabilitas pasangan Ridwan Kamil-Oded M Danial (Rido) Paling Tinggi

Berdasarkan hasil survei Pilwalkot Bandung dari P2KS dan IRC, elektabilitas pasangan Ridwan Kamil-Oded M Danial (Rido) paling tinggi dari 7 kandidat lainnya. Namun demikian pasangan nomor urut empat ini tidak mau terbuai dengan hasil survei tersebut.

"Kita tidak bisa mendahului takdir Allah. Walaupun disurvei kita naik, tapi tetap relawan kami door to door untuk mengajak pada hari H mencoblos nomor 4," ujar Ridwan usai kampanye di Lapangan Tegalega, Rabu (12/6/2012).

Namun demikian, pihaknya sangat optimistis bisa memenangakan pertarungan Pilwalkot 2013.

"Saya sangat optimistis. Antusias warga enggak bisa dibohongi. Aura kemenangan ada di hati saya, kalau mau curhat insya Allah menang," ungkap pria yang akrab disapa Emil ini.

Lembaga survey Indonesia Research Center (IRC) menyimpulkan menyebut dua pasangan calon Ayi Vivanda-Nani Suryani dan Ridwan Kamil-Oded M Danial (Rido) adalah dua petarung kuat dalam ajang Pilwalkot 2013. Berdasarkan hasil survei tatap muka langsung pada periode 25-30 Mei 2013, menyimpulkan pasangan Rido memiliki elektabilitas sebesar (23,8 persen) dan pasangan Ayi-Nani (20,6 persen).

Sementara saat survei pertama, tiga pasangan dengan popularitas tertinggi yaitu Ayi-Nani dengan 37,85 persen, Eswan dengan 23,44 persen dan Iswara-Asep Dedi (Ide) dengan 14,15 persen. Sementara Rido ada di posisi empat dengan prosentase 13,29 persen.

Namun pada survei kedua, Rido melesat ke posisi dua melewati pasangan Ide dan Eswan dengan prosentase 29,51 persen. Ide sendiri hanya naik tipis menjadi 14,67 persen, sementara Eswan naik menjadi 27,19. Ayi-Nani masih berada di posisi satu untuk popularitas meski kenaikannya hanya sedikit yaitu menjadi 38,66 persen.

Pada survei pertama yang dilakukan Pusat Kajian dan Kepakaran Statistika (PK2S) Unpad tiga pasangan dengan popularitas tertinggi yaitu Ayi-Nani dengan 37,85 persen, Eswan dengan 23,44 persen dan Iswara-Asep Dedi (Ide) dengan 14,15 persen. Sementara Rido ada di posisi empat dengan prosentase 13,29 persen.

Namun pada survei kedua, Rido melesat ke posisi dua melewati pasangan Ide dan Eswan dengan prosentase 29,51 persen. Ide sendiri hanya naik tipis menjadi 14,67 persen, sementara Eswan naik menjadi 27,19. Ayi-Nani masih berada di posisi satu untuk popularitas meski kenaikannya hanya sedikit yaitu menjadi 38,66 persen.
(avi/tya) <detikBandung>

PKS Tak Mau Tambah Kesengsaraan Rayat Miskin

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus menyuarakan penolakan atas rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Partai yang dipimpin Anis Matta itu mengaku mengambil keputusan itu karena ingin yang terbaik untuk masyarakat.

"Kami hanya ingin yang terbaik untuk rakyat. Rakyat tidak menginginkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Rakyat ingin keadilan. Tujuan pembangunan adalah untuk mensejahterakan rakyat," kata Sekretaris Fraksi PKS, Abdul Hakim saat dihubungi, Rabu (12/6).

Menurutnya, PKS tidak ingin menambah kesengsaraan rakyat miskin dengan kebijakan yang tak tepat. "Tolong dengarkan, jeritan dan tangisan rakyat, kami ingin terdepan membela kaum papa," ucap dia.

Berdasarkan hasil kajian Fraksi PKS di Badan Anggaran (Banggar) DPR, lanjut Hakim, masih ada alternatif lain untuk mengatasi kekurangan kuota BBM bersubsidi. Menurutnya, pemerintah sebenarnya tidak mesti menaikkan harga BBM.

"Kami keberatan dengan akan terjadinya inflasi 7,2 persen, karena akan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat daya beli masyarakat menurun," terangnya.

Selain itu, momen untuk menaikan harga BBM juga tidak tepat. Sebab, ucap Hakim, kenaikan itu dilakukan ketika tahun ajaran baru akan dimulai, serta menjelang datangnya Ramadhan dan Idul Fitri. (gil/jpnn)

PKS Ungkap Langkah Pemerintahan SBY-Boediono yang Mau Mengecoh DPR

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyesalkan sikap pemerintahan SBY-Boediono yang berupaya mengecoh DPR terkait dengan kompensasi kenaikan harga baha bakar minyak (BBM) untuk sektor infrastruktur. Meski menjanjikan tambahan anggaran infrastruktur sebesar Rp 6 triliun dalam APBN-P 2013, namun sebenarnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur dipangkas hampir Rp 9 triliun.

"Pemerintah benar-benar berupaya mengecoh kami dengan menyebutkan kompensasi kenaikan harga BBM akan dialokasi untuk penambahan anggaran untuk pemenuhan infrastruktur dasar. Tapi, dalam prakteknya, anggaran belanja modal dipangkas hampir Rp 9 triliun. Jadi, sebenarnya tidak ada penambahan anggaran untuk infrastruktur. Yang ada justru pemangkasan belanja modal. Karena pemangkasannya lebih besar dari dana yang dikembalikan," kata anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS, Yudi Widiana Adia, beberapa saat lalu (Rabu, 12/6).

Sesuai dengan surat Menkue No. S-339/MK.02/2013, kementerian dan lembaga diminta melakukan penghematan anggaran untuk mendukung pengamanan pelaksanaan APBN tahun 2013. Kementerian PU memangkas anggaran belanja terbesar dari seluruh kementerian dan lembaga, yakni sebesar Rp 6,1 triliun. Selain Kemneterian PU, Kementerian Perhubungan juga terpaksa memangkas belanja modalnya sebesar Rp 2,7 triliun. Sementara Kemenpera dan kemneterian PDT memangkas belanja modalnya masing-masing Rp 443 miliar dan Rp179 miliar.

Pemangkasan belanja modal khususnya di Kemneterian PU, kata Yudi, otomatis target pembangunan infrastruktur untuk berbagai proyek menjadi terhambat. Seperti pembangunan jalan, jembatan, air bersih dan prasarana permukiman.

"Untuk peningkatan kapasitas jalan, pencapaian kinerjanya masih dibawah 50 persen. Sekarang anggarannya dipangkas lagi. Bagaimana bisa memberikan rakyat jalan yang mulus? Anggarannya saja tidak ada," kata Yudi.

Untuk menutupi defisit anggaran, kata Yudi, pemerintah tidak perlu mengorbankan pembangunan infrastruktur untuk rakyat. Kekurangan dana dalam RAPBNP 2013, dapat dilakukan dengan pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Alternatif untuk menutup kekurangan dana adalah dengan sedikit mengubah postur APBNP 2013, diantaranya dengan memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) secara optimal. SAL tahun 2012 mencapai Rp 69,77 triliun yang merupakan penjumlahan dari SAL 2011 sebesar Rp 35,76 triliun dan SILPA tahun 2012 sebesar Rp3 4 triliun.

"Tentu saja SAL dapat dialokasikan untuk cadangan fiskal tetapi mengingat pengalaman tahun-tahun sebelumnya dimana penyerapan anggaran tidak optimal maka cadangan fiskal tidak harus terlalu besar, karena akan terdapat SILPA di tahun 2013," lata Yudi.

Disisi lain, kata Yudi, pemerintah harus meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini masih memungkinkan mengingat kondisi tax ratio yang masih potensial untuk bisa ditingkatkan. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga masih potensial untuk ditingkatkan. Penerimaan royalti dan bagi hasil migas dan pertambangan memungkinkan dioptimalisasi. Kementerian terkait juga perlu melakukan upaya serius untuk mengolah minyak bagian pemerintah di kilang-kilang dalam negeri, sehingga nilai tambah sektor migas dapat optimal bagi perekonomian domestik. [ysa/RMOL)

PKS: Kami Tidak Langgar Code of Conduct Setgab

 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membantah telah melanggar tata etika (code of conduct) Sekretariat Gabungan koalisi Pemerintahan. Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, Kamis 13 Juni 2013, mengatakan polemik yang melilit partainya terlalu dibesar-besarkan.

"Kami sudah pelajari semua, bahkan hingga UUD 45. Saya pahami semua. Hingga saat ini, kami tidak melanggar code of conduct," tegas Hidayat Nur Wahid saat ditemui di ruang kerjanya.

Hidayat meminta semua pihak, terutama anggota Sekretariat Gabungan, mempelajari kembali tata etika koalisi. "Kita pasti tidak akan ribut-ribut," katanya.

Mengenai sikap menolak rencana kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kompensasinya, Hidayat menegaskan itu adalah sikap PKS sejak 2009. Sehingga tidak ada yang baru.

Pada saat penolakan tahun 2009 itu, Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pemimpin koalisi sekaligus Presiden, mengurangi jatah PKS di kabinet dari empat menjadi tiga menteri. Saat itu, SBY mencopot kader PKS yang duduk sebagai Menteri Riset dan Teknologi.

Hasil rapat Lembang

Hidayat juga menjelaskan bahwa PKS tetap pada pendiriannya dalam
rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP), semalam. PKS memahami akan ada konsekuensi dari sikap tersebut. 

"Kami menunggu keputusan Setgab untuk dikeluarkan dari koalisi. Dan menunggu keputusan Presiden bila menteri memang dirombak. Itu hak prerogatif beliau," katanya.

Meski begitu, imbuhnya, PKS masih merasa bagian dari Setgab. "Kami cinta bangsa Indonesia. Kami hanya berbeda pendapat saja," katanya. (VIVANews)

Tolak Kenaikan BBM, PKS Tidak Sendirian dan Dihadiahi Boneka Anak Macan

JAKARTA - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) dan eksponen Aktivis 98 beraudiensi dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI, Kamis (13/6). Kedua komponen masyarakat ini menyampaikan persamaan sikap dengan PKS dalam menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

Kedua komponen diterima dalam waktu hampir bersamaan oleh Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid didampingi sejumlah anggota fraksi. Rombongan PB HMI dipimpin oleh Ketua Umum, Muhammad Arif Rosyid Hasan. Sedang Aktivis 98 dipimpin Ubedillah Badrun, mantan Ketua BEM IKIP Jakarta (Sekarang UNJ).

Dalam audiensi, Ketua Umum PB HMI menyampaikan, kehadiran para pengurus HMI adalah sebagai sharing partner dalam menyikapi kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM. HMI melihat PKS adalah partai yang konsisten menolak kenaikan harga BBM. Karena itu, HMI ingin mengawal agar PKS tetap konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat.

Meski menyadari ada aspek politis di balik pengambilan keputusan untuk mendukung atau menolak kenaikan harga BBM, HMI berupaya menggunakan akal sehat dalam melihat urgensi menaikkan harga BBM. Dari beragam kajian yang dilakukan, HMI berkesimpulan, saat ini harga BBM bersubsidi belum perlu dinaikkan.

"Jadi kalau PKS menolak kenaikan harga BBM, kami ingin mengatakan kepada PKS 'You are not alone'. Karena kami juga menolak kenaikan," tandas Arif.

Senada dengan HMI, rombongan Aktivis 98 juga menolak kenaikan harga BBM. Bahkan, mereka menyebut menaikkan harga BBM sama dengan menyengsarakan rakyat dan melanggar konstitusi UUD 1945.

Dalam pernyataan sikapnya, Aktivis 98 menyebut, kenaikan harga BBM berpotensi menaikkan jumlah rakyat miskin menjadi 13 persen atau bertambah 4-5 juta jiwa. Sementara, BLSM yang dijanjikan akan diberikan sebagai kompensasi, dinilai tidak memberi efek positif bagi penderitaan rakyat. Secara sistemik, juga akan menambah utang negara sehingga total utang RI bisa mencapai hampir 2.200 triliun.

"Dengan segala argumentasi itu, para aktivis 98 yang dulu menjadi aktor penting dalam lahirnya era reformasi ini menyatakan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi  karena berpotensi besar meningkatkan kesengsaraan rakyat dan melanggar konstitusi," tulis Aktivis 98 dalam pernyataan sikapnya.

Dalam kesempatan tersebut, para Aktivis 98 memberikan sebuah boneka anak macan sebagai simbol untuk terus berani memperjuangkan kepentingan rakyat.

"Ini memang anak macan. Tetapi, dia akan menjadi besar," kata Ubedilah.

Kepada kedua komponen tersebut, Hidayat menegaskan, keputusan PKS telah final. Yaitu membela rakyat kecil dengan menolak kenaikan harga BBM. Tidak ada perpecahan di PKS terkait sikap ini.

"Kalau nanti ada suara berbeda dari para menteri yang berasal dari PKS, itu adalah pernyataan sebagai pembantu presiden. Bukan pernyataan partai," tegas Hidayat.

Tentang desakan untuk menarik para menteri dari kabinet, Hidayat menjelaskan, PKS selalu berusaha menjunjung konstitusi. Para menteri adalah pembantu Presiden. Hanya Presiden yang memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri.

"UUD 45 dan Code of Conduct koalisi tidak memberikan hak kepada parpol untuk menarik para menteri. Itu sebabnya, kami putuskan untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden untuk menggunakan hak prerogatifnya," tandasnya.

PKS Didepak Koalisi? Ini Kata Anis Matta

Bandung - PKS tak lagi dianggap anggota koalisi. Tinggal menunggu surat resmi dari SBY, PKS pun melenggang keluar dari koalisi secara resmi. Presiden PKS Anis Matta mengungkapkan kesiapan PKS menghadapi posisi apa pun.

Anis membenarkan ada utusan SBY yang telah menegaskan rencana mendepak PKS dari koalisi. Majelis Syuro PKS pun bersiap mengambil keputusan.

"Mestinya hari ini ada rapat Majelis Syuro, tapi batal karena kita mendengar akan ada surat dari Setgab yang terkait dengan dengan sikap Setgab terhadap PKS," kata Anis Matta kepada wartawan di Taman Tegalega, Bandung, Rabu (12/6/2013).

Menurut Anis, sejauh ini SBY belum mengambil sikap tegas soal posisi PKS di koalisi. Surat tanda 'cerai' pun tak kunjung datang.

"Iya soal koalisi, kita dijanjikan sejak minggu lalu ada surat tapi sampai sekarang tidak ada, jadi acara kita batalkan," katanya.

Anis belum mau berandai-andai PKS di posisi oposisi. Anis juga tak mau berandai-andai terkait risiko PKS bisa kehilangan 3 orang menterinya.

"Kita tidak mau mengandai-andai. Tapi kita tetap akan konsisten dengan sikap kita," tegas Anis.

*detik

-foto: tempo

Taufik Ridho: PKS Tidak Masalah Berjuang di Dalam atau di Luar Pemerintahan

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menerima apapun resiko dari sikap tegasnya menolak kenaikan BBM. Sekretaris Jenderal PKS, Taufik Ridho mengatakan, PKS tidak masalah harus berjuang diluar ataupun didalam pemerintahan.

"Kalau ada surat (resmi) pengeluaran PKS, ya kami terima. Kan itu hak Presiden. Lagi pula, nggak ada masalah di luar atau dalam pemerintahan. Yang penting bagi PKS itu berjuang untuk masyarakat, mau di dalam ataupun di luar," ujar Taufik saat dihubungi Rabu (12/6/2013).

"Memang kalau di dalam apa untungnya? Saya tanya," tambahnya lagi.

Menurutnya, berjuang di luar atau di dalam pemerintahan tak ada bedanya, apalagi dalam hal kebijakan rencana kenaikan harga BBM. Meski menteri-menteri PKS berperan dalam hal sosialisasi kenaikan harga BBM, Taufik menegaskan bahwa sejak awal PKS menentang rencana itu. Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah menuturkan, partainya tak khawatir berada di luar pemerintahan.

"Menjelang Pemilu 2004, PKS oposisi sendiri. Kami berjuang sendirian dan bisa bertahan sampai sekarang," imbuh Fahri.

Sebelumnya diberitakan bahwa sejak sepekan yang lalu PKS telah menerima informasi bahwa akan ada pendepakan 3 menteri dari PKS di kabinet oleh presiden. PKS, menyikapi hal tersebut sebagai hal yang biasa karena itu merupakan haknya Presiden. Menurut Mahfudz Siddiq, PKS jangankan menteri, nyawa pun tidak apa-apa dicopot, karena semua sudah ada yang mengatur.

"Kami tidak masalah. Jangankan menteri dicopot, nyawa dicopot juga enggak apa-apa karena semua yang atur yang di atas," ujar Mahfudz di Kompleks Parlemen, Rabu (12/6/2013). (kom/ar/kabarpks)

Fahri Hamzah: Utusan Istana Sampaikan PKS Dikeluarkan dari Koalisi

PKS benar-benar sudah tak dianggap sebagai bagian dari koalisi pemerintahan. Utusan Istana telah menemui menteri dari PKS menyampaikan pesan penting bahwa PKS tak lagi di koalisi.

"Di pertengahan minggu ini, utusan dari Istana kepada salah satu menteri kami bahwa PKS dikeluarkan dari koalisi. Nah untuk itu Presiden SBY akan memberi surat terkait hal itu," kata Wasekjen PKS, Fahri Hamzah, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2013).

Namun sampai saat ini surat dari Presiden SBY belum diterima PKS. Sejauh ini PKS masih menunggu kepastian sikap SBY.

"Sampai Senin malam surat itu tidak kami terima. Kami juga menunggu keputusan dari Setgab terkait hal itu. Jadi itulah sebabnya kami mengerti (tadi malam tak diundang rapat Setgab) dan kami tidak tahu ada agenda (rapat) itu," katanya.

PKS pun sampai saat ini merasa masih di koalisi. Kecuali 'surat cerai' datang dari SBY, baru Majelis Syuro PKS menggelar rapat.

"Kami sedang menunggu. Orang disuruh nunggu. Kalau ada surat tentu kita akan mengundang Majelis Syuro. Walaupun ada yang lebih ringkas ketimbang melibatkan Majelis Syuro. Tapi Ini kan domainnya Majelis Syuro," tandasnya.

PKS memiliki tiga menteri yaitu Mensos, Menkominfo dan Mentan. [dtk]

JANGAN TAMBAH BEBAN MASYARAKAT DENGAN KENAIKAN HARGA BBM

Kurang dari satu bulan menjelang bulan puasa, lebaran serta bersamaan dengan pergantian tahun ajaran sekolah yang akan  meningkatkan pengeluaran masyarakat, beban masyarakat kembali ditambah seiring dengan adanya rencana dari pemerintah untuk menaikkan harga BBM yang langsung menyebabkan kenaikan harga-harga sembako dan pengeluaran lainnya. 

 

Demikian disampaikan Khoirudin pimpinan aksi yang juga Ketua  Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Jakarta Selatan, dalam aksi Tolak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digelar pukul 11.00 Wib hari Rabu (12/6) di Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta.

 

Lebih lanjut Khoirudin menyampaikan, Tanpa adanya kenaikan BBM saja harga-harga sudah naik menjelang momen-momen tersebut, “Pemerintah harus lebih sensitif dengan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang sebagian besarnya merupakan golongan masyarakat yang masih rentan miskin,” imbuhnya. 

 

Aksi Tolak Kenaikan BBM ini yang rencananya akan dihadiri oleh ribuan kader dan massa PKS dilakukan sebagai wujud kepedulian PKS terhadap kondisi masyarakat. “Insya Allah kader dan massa PKS sekitar Jabodetabek akan turut meramaikan aksi Tolak Kenaikan BBM ini,” ujarnya.

 

Selain masalah tersebut ada beberapa alasan lain dari aksi Tolak Kenaikan BBM, yaitu meminta kepada pemerintah agar kesalahan dalam mengelola ekonomi negara jangan mengorbankan masyarakat dengan menaikkan harga BBM.  “Pemerintah perlu lebih kreatif dan bekerja keras  dengan jalan tidak mengambil cara-cara yang instan saja dalam menyelesaikan masalah.” pungkasnya.