PKS: Kami Tidak Langgar Code of Conduct Setgab

 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membantah telah melanggar tata etika (code of conduct) Sekretariat Gabungan koalisi Pemerintahan. Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, Kamis 13 Juni 2013, mengatakan polemik yang melilit partainya terlalu dibesar-besarkan.

"Kami sudah pelajari semua, bahkan hingga UUD 45. Saya pahami semua. Hingga saat ini, kami tidak melanggar code of conduct," tegas Hidayat Nur Wahid saat ditemui di ruang kerjanya.

Hidayat meminta semua pihak, terutama anggota Sekretariat Gabungan, mempelajari kembali tata etika koalisi. "Kita pasti tidak akan ribut-ribut," katanya.

Mengenai sikap menolak rencana kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kompensasinya, Hidayat menegaskan itu adalah sikap PKS sejak 2009. Sehingga tidak ada yang baru.

Pada saat penolakan tahun 2009 itu, Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pemimpin koalisi sekaligus Presiden, mengurangi jatah PKS di kabinet dari empat menjadi tiga menteri. Saat itu, SBY mencopot kader PKS yang duduk sebagai Menteri Riset dan Teknologi.

Hasil rapat Lembang

Hidayat juga menjelaskan bahwa PKS tetap pada pendiriannya dalam
rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP), semalam. PKS memahami akan ada konsekuensi dari sikap tersebut. 

"Kami menunggu keputusan Setgab untuk dikeluarkan dari koalisi. Dan menunggu keputusan Presiden bila menteri memang dirombak. Itu hak prerogatif beliau," katanya.

Meski begitu, imbuhnya, PKS masih merasa bagian dari Setgab. "Kami cinta bangsa Indonesia. Kami hanya berbeda pendapat saja," katanya. (VIVANews)