"Masalah penegakan hukum (law enforcement) dan pemberantasan korupsi masih menjadi isu krusial untuk mendapat perhatian serius. Hukum Indonesia masih tajam ke bawah, namun tumpul ke atas," cetus Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid di Jakarta, Jumat (21/12/2012).
Menurutnya, yang pertama yakni masih adanya sejumlah kasus hukum yang berpotensi mengancam kedaulatan hukum di Indonesia, seperti pemberian grasi bandar narkoba, pemalsuan vonis, dan pelemahan KPK.
Kedua, soal kedaulatan pangan yang meliputi impor singkong, hortikultura, dan beras yang juga menjadi perhatian. "Data BPS, total impor singkong tahun ini sebesar 13.300 ton, dengan nilai Rp 32,3 miliar. Hal itu tentunya akan terus mengusik perhatian publik," ujarnya.
Kemudian, ketiga, masalah pembubaran BP Migas, yang mencakup masalah SKS Pengelola Migas dan Revisi UU Migas. Menurutnya, pemerintah perlu untuk mempercepat masa transisi satuan kerja sementara (SKS) Pengelola Migas. Pemerintah perlu mendirikan perusahaan hulu migas baru berbentuk BUMN, untuk melakukan kegiatan hulu migas secara langsung.
Keempat, pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Januari 2014. Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan seluruh amanat UU BPJS di 2013, dengan mengeluarkan Peraturan Pelaksanaan. Sehingga realisasi pelaksanaan BPJS Kesehatan tepat waktu, yaitu pada Januari 2014.
Selanjutnya kelima, soal Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang perlu diperhatikan pada 2013. Karena permasalah perlindungan TKI masih dianggap lemah. Hal itu ditandai dengan adanya 6.364 kasus TKI bermasalah di berbagai negara. Belum lagi permasalahan pengiriman TKI ilegal, penembakan, pemerkosaan, hingga human trafficking.
Keenam, konflik sosial horisontal masih permasalahan pelik di Indonesia. Jika tak segera diatasi, persoalan konflik sosial dapat mengancam persatuan bangsa, dan bisa berdampak mengancaman integritas.
Lalu ketujuh, masalah pendidikan. Menurut PKS, pemerintah harus segera melakukan evaluasi secara menyeluruh kebijakan nasional pendidikan dan memiliki orientasi serta prioritas.
Yang kedelapan, masalah evaluasi penyelenggaraan calon haji. Evaluasi penyelenggaraan calon haji secara resmi harus dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pengawas. Permasalahan yang paling sering dikeluhkan adalah buruknya kualitas pelayanan dan perbedaan antara yang dikomitmenkan (kontrak layanan) dengan realisasi di lapangan. Terakhir kesembilan, memperjuangkan status negara penuh untuk Palestina. Peran besar Indonesia untuk aktif dalam dunia internasional.
"Pada 2013 diperkirakan akan menjadi tahun hingar-bingar politik, karena menjelang perhelatan Pemilu 2014. Tentu kita berharap hingar-bingar politik ini tidak hanya berhenti pada semangat berdemokrasi dalam rangka mengejar kekuasaan. Tapi harus dibarengi juga dengan semangat menegakkan kedaulatan hukum, memberantas korupsi, dan menjadi ajang politik untuk mencerdaskan masyarakat," tegas Hidayat.(Frd)
http://news.liputan6.com/read/472460/pks-hukum-dan-korupsi-masih-ngetren-di-2013
.jpg)
Posting Komentar