Hidayat Nur Wahid: PKS bukan bawahan Demokrat

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap ngotot menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dicanangkan pemerintah. Hal ini yang membuat situasi partai koalisi pendukung pemerintah semakin panas.

Partai Demokrat menuding sikap PKS yang menolak kenaikan harga BBM adalah sikap yang munafik. Atas tudingan itu, PKS pun tidak tinggal diam.

Ketua Fraksi PKS DPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, sikap PKS tetap tegas menolak kenaikan harga BBM. Meskipun, Demokrat tidak setuju dengan pandangan partai pimpinan Anis Matta itu.

"Pertama PKS itu bukan bawahan Demokrat, kami bukan cabangnya, jadi tidak perlu saling menuduh," kata Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/6).

Hidayat menegaskan, penolakan kenaikan harga BBM ini bukan persoalan koalisi atau tidak. Apalagi, lanjut dia, partai koalisi bukan hanya antara PKS dan Demokrat. Sehingga, dia menilai, PKS tidak takut apabila nantinya Demokrat menendang PKS dari partai koalisi.

"Pertama, kita tetap melakukan penolakan harga BBM, PKS tidak berkoalisi dengan Demokrat, Demokrat bukan atasan PKS, tidak perlu Demokrat buat fatwa keluarkan PKS," imbuhnya.

Namun demikian, Hidayat mengaku belum memiliki kepastian tentang sikap keras menolak kenaikan BBM, apakah nantinya PKS bakal keluar koalisi atau tetap berada di dalam partai koalisi pendukung pemerintah.

"Keputusan gimana (keluar koalisi), apakah menolak atau menerima, keluar atau tidak, kita akan putuskan dengan mekanisme dan itu akan dilakukan secara bertanggung jawab. Intinya Kami menolak, apakah kita dalam koalisi atau tidak, itu nanti," tandasnya.
[mtf/merdeka.com]