Reshuffle Jangan Turunkan Elektabilitas Parpol

Anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsy berharap jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan reshuffle (perubahan susunan) kabinet jangan sampai untuk menurunkan elektabilitas partai dari asal menteri yang direshuffle.

Namun, lanjut politikus PKS itu, reshuffleharus berdasarkan kinerja. Sebab, jika dilakukan dengan dasar untuk menjattuhkan partai tertentu di 2014 hal itu tidak baik.

"Jangan sampai evaluasi menteri hanya digunakan untuk men-downgrade(menurunkan) menteri dari partai tertentu agar terganggu elektabilitasnya. Ini tidak boleh terjadi. Jangan sampai persoalan ini dipolitisasi untuk persiapan 2014, itu tidak fair," tandas Aboebakar saat dihubungi INILAH.COM di Jakarta, Kamis (3/1/2012).

Dia mengatakan, posisi menteri membawa peran strategis pada kinerja pemerintahan. Karena kementerian adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan sesuai desain kebijakan presiden. Bagi Aboebakar, ini adalah konsekuensi dari sistem pemerintahaan kabinet presidensial.

"Bila memang reshuffle akan dilakukan bulan Maret, publik pastilah akan bertanya apakah yang bisa dilakukan oleh para menteri baru, pada sisa waktu yang ada," jelas dia.

Reshuffle yang dilakukan dalam waktu dekat, kata Aboebakar, jika terjadi akan tidak efektif karena tak akan bisa bekerja.

"Kemungkinan waktu hanya akan dihabiskan untuk penyesuaian diri menteri baru dengan kabinet dan jajaran kementeriannya. Pasti banyak yang akan bertannya, lantas apa yang akan dicari dengan melakukan reshuffle pada ujung masa pemerintahan."

"Memang tahun 2013 adalah milestone yang akan dipakai untuk mengejar capaian di 2014, akan sulit menghindari kegaduhan politik ditahun ini. Pasti akan banyak akrobat politik yang akan dilakukan dengan tujuan-tujuan tertentu," jelas Aboebakar.

Dia berharap bila memang terjadi reshuffle, bukanlah bagian dari gimmick (tipu) politik yang demikian. Namun memang karena ada urgensi yang sangat mendesak. Demikian pula evaluasi pada masing-masing kementerian yang dilakukan oleh UKP4 (Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) haruslah dilakukan dengan profesional, transparan dan akuntabel.

"Penilaian pada masing-masing menteri harus menggunakan variabel yang jelas, terukur dan sesuai dengan peruntukannya," tambahnya. [yeh]

http://nasional.inilah.com/read/detail/1943213/reshuffle-jangan-turunkan-elektabilitas-parpol