Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, Pemprov DKI Jakarta seharusnya tak hanya membatasi kajian dari sisi ekonomi, tetapi juga perlu dikaji dampak sosialnya. Bagaimana caranya agar wacana ini dapat berjalan sesuai harapan tanpa melukai warga yang ada di profesi lain.
"Jangan cuma mengkaji dampak ekonominya, nanti ada kecemburuan. Apalagi pemulung kan informal, lebih baik mengoptimalkan lembaga yang ada (Dinas Kebersihan)," kata Triwisaksana, di gedung DPRD Jakarta, Kamis (20/12/2012).
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki wacana untuk mempekerjakan para pemulung, dengan jaminan pemberian gaji Rp 2 juta di setiap bulannya. Ide tersebut pertama kali disampaikan kepada wartawan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Menurutnya, semua ini merupakan keinginan Gubernur DKI Joko Widodo untuk melibatkan semua pihak mengurai masalah sampah Ibu Kota yang terus menggunung. Basuki menjelaskan, menggaet pemulung dalam upaya menekan jumlah sampah di Jakarta dirasa akan membawa dampak yang saling menguntungkan.
Di satu sisi para pemulung dapat memilah sampah yang masih memiliki daya jual, dan sisa sampah yang dipungutnya dapat ditampung di tempat pembuangan sampah sementara.
http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/20/15255861/Triwisaksana.Tak.Sepakat.Basuki.Gaji.Pemulung
.jpg)
Posting Komentar