"Langkah ini sangat penting untuk mendorong reformasi birokrasi agar semakin optimal dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi dan ramah terhadap dunia usaha. Investasi dan sektor usaha selama ini kurang berkembang optimal karena proses perizinan yang lama, berbiaya mahal dan masih marak pungutan liar.Penyerapan belanja modal juga tidak maksimal sehingga infrastruktur menjadi buruk dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi," ujarnya.
Menurut Sohibul Iman, tata kelola, kinerja dan pelayanan birokrasi yang buruk dan lambat menjadi hambatan besar bagi investasi dan dunia usaha di Indonesia. "Permasalahan birokrasi telah menyebabkan rendahnya peringkat daya saing Indonesia. Birokrasi yang besar dan terlampau gemuk, menyebabkan eksekusi kebijakan menjadi lambat dan banyak tumpang tindih. Perampingan akan sangat bagus untuk meningkatkan kecepatan eksekusi kebijakan dan meningkatkan kualitas layanan publik. Pemerintah harus serius menjalankan rencana ini," ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) merencanakan perampingan struktur organisasi di seluruh Kementerian dan Lembaga untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Kemenpan menilai, struktur organisasi yang ada di kementrian dan lembaga negara ini terlalu gemuk sehingga memboroskan anggaran belanja pegawai. Untuk itu, meningkatkan kinerja kementrian dan lembaga negara dan juga pemerintah daerah, Kemenpan akan melakukan penyesuaian jumlah pegawai negeri sipil (PNS) dan perampingan struktur organisasi.
http://nasional.kompas.com/read/2012/12/17/1132064/PKS.Dukung.Pemangkasan.Birokrasi
.jpg)
Posting Komentar