PKS: Kongkalikong Kementerian di Hambalang Harus Dibongkar

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) merekomendasikan DPR menggunakan hak interpelasi dalam kasus Hambalang. Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, partainya akan memutuskan sikap resmi mengenai interpelasi usai masa reses.

Namun, Hidayat mengatakan, BAKN memiliki anggota dari semua fraksi. Sehingga keluarnya rekomendasi tersebut merupakan pertimbangan seluruh anggota.

"Bila anggotanya setuju, aneh kalau partainya tidak setuju," kata Hidayat usai Milad 100 Tahun Muhammadiyah di Stadion GBK, Jakarta, Minggu (18/11/2012).

Hidayat mengatakan, seharusnya publik tidak berfokus pada hak interpelasi. Tetapi mengkritisi rekomendasi BAKN mengenai keterlibatan Kemenpora, Kemen PU, dan Kemenkeu. "Ini yang harus dibongkar dalam kasus Hambalang," kata Hidayat.

Ia pun mengutip Ketua KPK Abraham Samad yang menyatakan kasus Hambalang tinggal menghitung hari dalam menjerat tersangka. Dengan telaah BAKN, kata Hidayat, seharusnya KPK mendapat peluru baru.

"Kita mempertanyakan kongkalikong antara Kemenkeu, Kemen PU, dan Kemenpora, ini kerugian yang besar, ini kongkalikong besar, kongkalikong sangat jelas terjadi," ungkap Hidayat.

Diketahui, hasil audit investigasi tahap I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditemukan indikasi kerugian negara dalam proyek pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat mencapai Rp 243,66 miliar. Temuan itu berdasarkan hasil pemeriksaan hingga 30 Oktober 2012 .

http://www.tribunnews.com/2012/11/19/pks-kongkalikong-kementerian-di-hambalang-harus-dibongkar